Postingan

Ketika Kekayaan Bertambah atas Nama Hibah: Jangan Berhenti pada Nama, Telusuri Sumbernya

-
Ada hal menarik ketika membaca laporan kekayaan seorang pejabat atau pegawai: hartanya meningkat cukup besar, tetapi pada bagian tertentu terdapat penjelasan bahwa penambahan tersebut berasal dari hibah . Apakah menerima hibah dilarang? Tentu tidak otomatis demikian. Seseorang bisa saja menerima hibah secara sah. Orang tua memberikan rumah kepada anaknya, keluarga membagikan harta, atau seseorang memperoleh pemberian yang memang memiliki dasar yang wajar. Karena itu, keberadaan hibah dalam laporan kekayaan tidak boleh serta-merta dijadikan tuduhan korupsi. Namun persoalannya juga tidak boleh berhenti pada satu kata: “Hibah.” Sebab dalam pengawasan kekayaan pejabat, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apa nama transaksinya , tetapi: Dari siapa hibah itu berasal, bagaimana kemampuan ekonomi pemberinya, mengapa hibah diberikan, dan dari mana sebenarnya harta tersebut berasal? Hibah dari Keluarga Pun Tetap Bisa Diuji Kewajarannya Misalnya seorang pejabat menerima hibah rumah...
Baca selengkapnya

Korupsi Bisa Menjadi Persoalan Sistem: Ketika yang Salah Terlalu Lama Dianggap Biasa

-
Korupsi menjadi jauh lebih berbahaya ketika ia tidak lagi dilakukan oleh satu atau dua orang secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah berubah menjadi kebiasaan yang diketahui banyak orang dalam sebuah institusi. Dalam kondisi seperti itu, tidak semua orang harus menerima uang untuk membuat sebuah sistem yang koruptif tetap berjalan. Seseorang mungkin menerima keuntungan. Orang lain membuka akses. Ada yang menandatangani dokumen. Ada yang membantu administrasi. Ada yang mengetahui kejanggalannya, tetapi memilih diam. Bahkan mungkin ada pegawai yang sama sekali tidak memperoleh keuntungan dan tidak ikut melakukan apa pun, tetapi takut berbicara karena atasannya terlibat atau karena khawatir karier, mutasi, penilaian kinerja, bahkan kehidupannya akan dipersulit. Maka muncul sikap yang sangat manusiawi: “Saya tahu itu salah. Yang penting saya tidak ikut.” Secara pribadi, pilihan itu mungkin terasa paling aman. Namun jika hampir semua orang mengambil posisi yang sama, praktik yang salah ...
Baca selengkapnya

Ketika Kasus Korupsi Menunggu Publik Lupa

-
Ada satu kelemahan masyarakat di zaman media sosial: kita mudah marah, tetapi juga mudah lupa. Hari ini sebuah dugaan korupsi viral. Berita memenuhi media sosial. Potongan video beredar di mana-mana. Netizen marah. Pejabat memberikan klarifikasi. Institusi menjanjikan pemeriksaan. Aparat mengatakan akan mendalami. Seminggu kemudian muncul kasus baru. Perhatian berpindah. Sebulan kemudian, kasus yang sebelumnya memenuhi linimasa hampir tidak terdengar lagi. Lalu muncul pertanyaan sederhana: sebenarnya kasus kemarin sudah sampai mana? Apakah masih diperiksa? Apakah sudah naik ke penyelidikan atau penyidikan? Apakah dihentikan? Apakah ternyata tidak ditemukan pelanggaran? Apakah ada orang yang dikenai sanksi? Atau jangan-jangan semuanya berhenti bersamaan dengan berhentinya perhatian masyarakat? Kita sering tidak tahu. Tentu tidak adil apabila setiap kasus yang tidak lagi diberitakan langsung dianggap telah ditutup diam-diam. Proses hukum mempunyai tahapan, membutuhkan bukti, dan tidak se...
Baca selengkapnya

Ketika Indikasi Korupsi Dijawab dengan Klarifikasi

-
Ada pola yang menarik setiap kali muncul temuan atau indikasi penyimpangan di sebuah institusi. Belum selesai publik memahami apa yang ditemukan, sudah muncul klarifikasi: tidak ada pelanggaran, semuanya sesuai prosedur, fasilitas tersebut memang diperuntukkan demikian, atau persoalannya hanya kesalahpahaman. Klarifikasi tentu merupakan hak setiap orang dan institusi. Bahkan diperlukan agar masyarakat tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting: Apakah sebuah klarifikasi cukup untuk membuktikan bahwa tidak terjadi korupsi? Tentu tidak. Sama seperti sebuah temuan awal belum membuktikan seseorang bersalah, pernyataan “tidak ada korupsi” juga belum membuktikan bahwa semuanya bersih. Keduanya harus diuji dengan bukti. Mengapa Orang Mengelak? Secara manusiawi, hampir tidak ada orang yang ketika dituduh melakukan pelanggaran berat langsung berkata, “Ya, saya melakukannya.” Ada reputasi yang dipertaruhkan. Ada jabatan. Ada...
Baca selengkapnya

Tuhan masih disebut dalam ucapan, tetapi dilupakan ketika ada kesempatan korupsi

-
Korupsi hari ini tidak selalu sesederhana seseorang menerima uang, memasukkannya ke rekening sendiri, kemudian membeli rumah atau kendaraan atas namanya sendiri. Cara seperti itu terlalu mudah dibaca. Korupsi dapat berubah mengikuti perkembangan sistem pengawasan. Ketika rekening diperiksa, harta wajib dilaporkan, transaksi dapat ditelusuri, dan kekayaan pejabat bisa dibandingkan dengan penghasilannya, orang yang berniat menyembunyikan hasil kejahatan tentu akan mencari cara agar dirinya terlihat bersih. Di sinilah pemeriksaan terhadap dugaan korupsi tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan: “Berapa harta pejabat tersebut?” LHKPN pejabat yang wajib melapor memang dapat menjadi salah satu pintu masuk. Tetapi LHKPN bukan satu-satunya jawaban. Secara sederhana, laporan kekayaan menunjukkan apa yang dilaporkan seseorang. Persoalan berikutnya adalah apakah seluruh kekayaan yang secara nyata dikuasai atau dinikmatinya memang tercermin di dalam laporan tersebut. Sebab kepemilikan di atas ke...
Baca selengkapnya

Rumah Dinas, Fasilitas Mewah, dan Pertanyaan yang Tak Boleh Berhenti pada Klarifikasi

-
Ada berita yang cukup menyedihkan sekaligus mengusik rasa keadilan di Bulan September 2026 ini. Ombudsman RI menemukan sejumlah hunian dengan fasilitas yang dinilai menyerupai apartemen di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong. Dari pemberitaan, fasilitas yang ditemukan antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga. Ombudsman juga menemukan beberapa orang yang diduga warga binaan berada di kawasan tersebut, meskipun identitas dan status seluruh orang yang berada di sana saat inspeksi belum dapat dipastikan. Pihak Ditjen Pemasyarakatan memberikan penjelasan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), dan di sana memang terdapat rumah dinas jabatan. Menurutnya, rumah yang didatangi Ombudsman merupakan rumah dinas yang memiliki SK rumah jabatan. Ditjenpas juga menyatakan masih melakukan pendalaman untuk memastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Penjelasan itu patut dihormati. Teta...
Baca selengkapnya

Jangan Hanya Datang Ketika Menagih Pajak

-
UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Kalimat itu begitu sering diucapkan dalam seminar, sambutan pejabat, spanduk kegiatan, hingga program pemberdayaan. Tetapi penghargaan kepada UMKM seharusnya tidak berhenti pada slogan. Kalau UMKM memang dianggap penting, pemerintah seharusnya hadir sejak usaha itu lahir, tumbuh, menghadapi masalah, sampai akhirnya berkembang. Ketika seseorang baru merintis usaha, pemerintah seharusnya membantu menjelaskan perizinannya. Jangan sampai orang yang baru belajar berdagang justru harus berhadapan dengan birokrasi yang tidak dia pahami. Ketika usahanya mulai berjalan dan muncul persoalan parkir liar atau pungutan yang mengganggu pelanggan, instansi yang berwenang seharusnya segera turun tangan. Jangan menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru semua sibuk melakukan klarifikasi. Ketika ada persoalan pajak daerah, perangkat daerah yang menangani pendapatan semestinya hadir memberikan penjelasan dan penyelesaian. Ketika pe...
Baca selengkapnya