Postingan

Kesepian Emosional dalam Pernikahan: Bersama, tetapi Merasa Sendiri

Kesepian yang paling menyakitkan mungkin bukan ketika kita benar-benar hidup sendiri. Kesepian yang lebih sulit dijelaskan adalah ketika setiap hari ada seseorang di samping kita, tetapi hati tetap merasa tidak mempunyai siapa-siapa. Itulah kesepian emosional dalam pernikahan. Suami masih pulang ke rumah. Istri masih menyiapkan kebutuhan keluarga. Keduanya masih tidur di kamar yang sama, menghadiri acara keluarga bersama, mengantar anak, membayar tagihan, bahkan sesekali pergi makan bersama. Secara administratif mereka menikah. Secara fisik mereka bersama. Tetapi secara emosional, jaraknya mungkin sudah sangat jauh. Kesepian emosional tidak selalu muncul karena tidak ada cinta. Kadang cinta masih ada, tetapi hubungan kehilangan kehangatan. Perhatian berubah menjadi rutinitas. Percakapan berubah menjadi koordinasi. Pertanyaan yang dahulu berbunyi, “Kamu baik-baik saja?” berubah menjadi, “Besok anak siapa yang antar?” Tidak ada yang salah dengan membicarakan kebutuhan rumah tangga. Masal...

Ketika Media Sosial Menjadi Ruang Pengadilan Terakhir

Ada fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Ketika seseorang merasa saluran pengaduan resmi tidak memberikan kepastian, media sosial sering menjadi tempat terakhir untuk mencari perhatian dan keadilan. Kadang sebuah persoalan yang berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak memperoleh perhatian, tiba-tiba bergerak setelah viral. Muncullah ungkapan yang terasa satir: “Kalau ingin cepat ditangani, viralkan dulu.” Kalimat tersebut sebenarnya bukan pujian terhadap media sosial. Justru ia bisa dibaca sebagai kritik terhadap sistem. Sebab dalam negara hukum, seseorang seharusnya tidak perlu memiliki ribuan pengikut, membuat video viral, atau mendapatkan jutaan penonton terlebih dahulu agar keluhannya diperhatikan. Namun kenyataannya, media sosial telah melahirkan sesuatu yang menyerupai hukum sosial. Hukum ini tidak membutuhkan polisi, jaksa, hakim, pengacara, ataupun ruang sidang. Tidak ada surat panggilan dan tidak ada ruang tahanan. Netizen menjadi pen...

UMKM Berjuang dengan Modal, Parkir Datang Bermodal Peluit

Di mana-mana, persoalan parkir seperti tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali muncul tempat usaha baru, terutama UMKM yang mulai ramai, sering kali muncul pula orang berompi yang tiba-tiba mengatur kendaraan dan meminta uang parkir. Ironisnya, orang yang membuka usaha mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengumpulkan modal. Mereka menyewa tempat, membeli peralatan, mencari pegawai, membayar listrik, membeli bahan baku, mengurus izin, dan memikirkan bagaimana dagangannya laku. Setiap hari mereka harus berhitung. Hari ini modal berapa? Omzet berapa? Untung berapa? Barang tersisa berapa? Besok masih bisa belanja bahan atau tidak? Makanan yang tidak laku bisa basi. Barang bisa rusak. Pelanggan bisa pergi. Harga bahan baku bisa naik. Bahkan setelah semua perjuangan itu, belum tentu usaha menghasilkan keuntungan. Lalu ketika usahanya mulai ramai, datang seseorang dengan rompi dan peluit. Tidak ikut menyewa tempat. Tidak ikut menanam modal. Tidak ikut me...

Pungli: Ketika UMKM Belum Sempat Untung, Sudah Ada yang Minta Bagian

Ada ironi yang terasa pahit ketika membaca kabar viral mengenai dugaan pungutan liar terhadap pelaku UMKM di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Pelaku usaha tersebut bukan datang sembunyi-sembunyi. Ia telah mengurus dan memperoleh izin resmi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, berdasarkan pengakuannya, setelah prosedur resmi ditempuh, masih muncul berbagai permintaan biaya di lapangan. Di sinilah pertanyaan penting muncul: untuk apa ada perizinan resmi jika setelah izin diperoleh masih ada “izin tidak resmi” yang harus dibayar di lapangan? Pemilik usaha mengaku awalnya diminta membayar parkir food truck Rp2,5 juta per hari, kemudian setelah negosiasi menjadi Rp1 juta per hari. Ia juga mengaku diminta menyediakan makanan kepada sejumlah orang serta mengeluarkan biaya lain. Dugaan tersebut tentu harus diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk siapa yang meminta, dasar pungutannya, serta ke mana uang tersebut mengalir. Mari melihat persoalan ini dari sudut pandang sederhan...

Jangan Padamkan Lampu Kebaikan

Sinar matahari begitu kuat, tetapi bahkan matahari pun tidak mampu menerangi semua tempat. Selalu ada sudut yang tertutup, ruang yang gelap, atau malam yang membuat cahaya matahari tak sampai. Karena itulah manusia menciptakan lampu—cahaya kecil yang mungkin tidak mampu menerangi seluruh dunia, tetapi cukup untuk membuat seseorang tidak berjalan dalam kegelapan. Begitu pula dengan kebaikan. Kita tidak harus menjadi matahari untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Kadang cukup menjadi lampu kecil bagi seseorang: membantu ketika ia kesulitan, mendengarkan ketika ia membutuhkan teman, memberi ketika kita memiliki sedikit kelebihan, atau sekadar memperlakukan orang lain dengan baik. Namun persoalannya, tidak setiap kebaikan akan diterima sebagai kebaikan. Ada orang yang berterima kasih. Ada yang menganggapnya biasa. Ada pula yang setelah berkali-kali menerima bantuan mulai menganggapnya sebagai kewajiban. Bahkan tidak jarang orang yang kita bantu justru mengecewakan, meremehkan, atau me...

Ketika bantuan mulai dinilai seperti pesanan: tidak sesuai selera lalu dibuang

Miris rasanya membaca berita tentang seorang warga terdampak bencana yang justru menghancurkan bantuan yang diterimanya. Apa pun alasan di balik tindakan tersebut, peristiwa semacam ini layak menjadi bahan renungan bersama tentang cara kita memandang bantuan, kepedulian, dan rasa syukur. Bencana memang bukan keadaan yang mudah. Kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, bahkan mungkin orang yang dicintai dapat membuat seseorang berada dalam tekanan psikologis yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, kemarahan, kekecewaan, dan frustrasi sangat mungkin muncul. Karena itu, kita juga tidak seharusnya terlalu cepat menghakimi korban hanya dari satu potongan kejadian. Namun memahami kemarahan tidak berarti membenarkan tindakan merusak bantuan. Bantuan mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan penerimanya. Jumlahnya mungkin sedikit, jenis barangnya mungkin bukan yang paling dibutuhkan, atau nilainya mungkin terasa tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Tetapi menghancurkan bantuan...

Tidak Semua Kesalahan Harus Berujung pada Presiden

Ada kecenderungan dalam percakapan publik kita: setiap kali muncul persoalan, ujung-ujungnya presiden yang disalahkan. Ada pejabat korup, presiden yang salah. Ada aparat melakukan pelanggaran, presiden yang salah. Ada kebijakan daerah bermasalah, presiden juga yang dituding. Pertanyaannya, apakah cara berpikir seperti ini selalu adil? Ketika seorang pejabat melakukan korupsi, apakah sebelum menerima suap ia meminta izin kepada presiden? Ketika seseorang memanipulasi anggaran, apakah presiden yang menyuruhnya? Tentu tidak sesederhana itu. Korupsi pada akhirnya juga merupakan keputusan pribadi manusia yang memiliki kehendak, akal, moral, dan tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Namun, mengatakan demikian bukan berarti presiden dan pemerintah boleh dilepaskan dari tanggung jawab. Pemimpin tetap bertanggung jawab membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, memastikan pengawasan berjalan, menjaga independensi penegakan hukum, memilih pejabat dengan baik, serta tidak melindungi orang-o...