almiraya

Ada sebuah berita yang menggelitik sekaligus menyedihkan: Seorang Kepala Sekolah SMA di Banten menampar siswanya yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah . Tak lama, ia justru dinonaktifkan dan dilaporkan ke polisi . Ironisnya, siswa-siswa lain malah mogok belajar , seolah tamparan itu lebih salah daripada perilaku merokok di sekolah. Pertanyaan pun muncul: Akan dibawa ke mana arah dunia pendidikan kita? Dulu: Tamparan yang Mendidik, Kini: Tamparan yang Menghukum Dulu, ketika seorang murid ditampar guru karena melanggar aturan, orang tua akan berkata, “Pantas kamu ditampar, Nak. Kamu memang salah.” Guru dan orang tua berdiri di barisan yang sama — barisan pendidik . Hukuman fisik memang bukan metode ideal, tetapi waktu itu, niat mendidik lebih dihargai daripada bentuk tindakan. Kini, segalanya terbalik. Guru dituduh, siswa dilindungi. Pendidik diadili, pelanggar dibela. Hukum dan publik seakan lupa bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat menempa karakt...

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan, sudah semestinya kepala daerah menjalankan kebijakan nasional yang digariskan oleh presiden. Sayangnya, dalam praktiknya, kita sering menjumpai kepala daerah yang tampak tidak sejalan, bahkan menolak kebijakan pusat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan disharmoni antarlevel pemerintahan, tetapi juga dapat menghambat pencapaian tujuan nasional. Otonomi daerah memang memberikan kewenangan yang cukup besar kepada kepala daerah. Namun, otonomi bukanlah bentuk kemerdekaan absolut. Kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program strategis nasional. Ketika kepala daerah menolak arahan pusat dengan dalih kemandirian, sesungguhnya mereka sedang melanggar amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Bukan hanya itu, ketidaktaatan kepala daerah terhadap presiden sering kali dipicu oleh motif politik, teruta...

Sabtu kemarin saya kembali mengikuti donor darah di PMI Kota Bogor. Rutinitas sederhana ini selalu memberi rasa syukur dan lega setelah menjalaninya. Diawali dengan sarapan pagi, mengantar anak ke sekolah, di SMAKBO, lalu mampir sebentar olahraga jalan kaki di Lapangan Kresna, semuanya terasa seperti rangkaian persiapan kecil sebelum memberikan setetes manfaat bagi orang lain. Sesampainya di PMI, layanan sudah dibuka tepat pukul delapan pagi. Prosesnya kini semakin mudah—cukup mengisi data di komputer, menjawab beberapa pertanyaan kesehatan, lalu mencetak formulir. Nomor antrian saya keenam, dan tidak butuh waktu lama sebelum dipanggil untuk diperiksa dokter. Hasilnya cukup baik: tekanan darah 130/90, Hb 13,8, dengan berat badan 80,5 kilogram. Setelah dinyatakan layak, saya masuk ke ruang pengambilan darah, dan 350 cc darah pun diambil. Bagi saya pribadi, donor darah bukan hanya soal kesehatan, meski jelas ada manfaatnya bagi tubuh pendonor. Lebih dari itu, ada nilai kemanusiaan yang...

Pendampingan rutin dari dinas koperasi pemerintah daerah memang penting, tetapi masih adanya permasalahan di koperasi menunjukkan bahwa pendampingan tersebut sering kali belum efektif atau tidak menyentuh akar masalah. Beberapa penyebabnya antara lain: 1. Pendampingan Bersifat Administratif Saja Banyak dinas hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau laporan secara formal, tanpa menyentuh aspek manajemen risiko, tata kelola, atau keuangan secara mendalam. 2. Kurangnya Sumber Daya dan Kompetensi di Dinas Beberapa dinas koperasi memiliki keterbatasan jumlah staf atau staf yang belum memiliki spesialisasi dalam audit keuangan, akuntansi, atau manajemen koperasi. 3. Minimnya Pengawasan dan Tindak Lanjut Pendampingan tanpa pengawasan yang tegas dan tindak lanjut atas temuan hanya akan menjadi formalitas. Pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bisa menjadi kebiasaan buruk yang berulang. 4. Koperasi Tidak Terbuka atau Manipulatif Pengurus koperasi bisa saja menyajikan data yang manipula...

Koperasi, sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan, kini menghadapi tantangan serius: mulai dari gagal bayar, pengelolaan tidak transparan, hingga hilangnya kepercayaan anggota. Ironisnya, semua ini terjadi di tengah pendampingan rutin dari dinas koperasi pemerintah daerah. Pertanyaannya: mengapa pengawasan yang sudah berjalan belum mampu mencegah keruntuhan sebagian koperasi? Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya pendampingan, melainkan pada kualitas, cakupan, dan ketegasan pengawasan itu sendiri. Banyak pendampingan hanya bersifat administratif dan formalitas, tanpa menyentuh aspek keuangan, manajerial, dan risiko. Lebih parah lagi, masih banyak koperasi yang tidak diaudit oleh pihak independen dan profesional, sehingga potensi penyimpangan tak terdeteksi sejak dini. Untuk itu, pengawasan koperasi harus diperkuat secara sistematis. Pertama, dinas koperasi perlu meningkatkan kompetensi SDM pengawas melalui pelatihan dan sertifikasi. Kedua, audit independen wajib diberlakukan untuk kope...

Dalam teori hierarki kebutuhan dasar yang diperkenalkan Abraham Maslow, terdapat tahapan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Setelah kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan istirahat terpenuhi, kebutuhan berikutnya yang tidak kalah penting adalah rasa aman. Rasa aman inilah yang menjadi pondasi bagi seseorang untuk dapat menjalani kehidupan dengan tenang, membangun hubungan sosial, dan menumbuhkan rasa percaya pada lingkungannya. Namun, ketika rasa aman terganggu, seluruh struktur kebutuhan manusia seakan goyah. Peristiwa demonstrasi yang berujung anarkis dan penjarahan kemarin menjadi contoh nyata bagaimana satu peristiwa sosial dapat meruntuhkan rasa aman masyarakat. Korban langsung tentu merasakan luka, kerugian, bahkan trauma. Tetapi dampaknya tidak berhenti di situ. Mereka yang tidak menjadi korban langsung pun ikut merasakan bayangan ketakutan. Ada perasaan cemas yang mengendap di benak banyak orang: hari ini mungkin rumah atau toko ora...