Ketika Kekayaan Bertambah atas Nama Hibah: Jangan Berhenti pada Nama, Telusuri Sumbernya

Ada hal menarik ketika membaca laporan kekayaan seorang pejabat atau pegawai: hartanya meningkat cukup besar, tetapi pada bagian tertentu terdapat penjelasan bahwa penambahan tersebut berasal dari hibah.

Apakah menerima hibah dilarang?

Tentu tidak otomatis demikian. Seseorang bisa saja menerima hibah secara sah. Orang tua memberikan rumah kepada anaknya, keluarga membagikan harta, atau seseorang memperoleh pemberian yang memang memiliki dasar yang wajar.

Karena itu, keberadaan hibah dalam laporan kekayaan tidak boleh serta-merta dijadikan tuduhan korupsi.

Namun persoalannya juga tidak boleh berhenti pada satu kata:

“Hibah.”

Sebab dalam pengawasan kekayaan pejabat, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apa nama transaksinya, tetapi:

Dari siapa hibah itu berasal, bagaimana kemampuan ekonomi pemberinya, mengapa hibah diberikan, dan dari mana sebenarnya harta tersebut berasal?

Hibah dari Keluarga Pun Tetap Bisa Diuji Kewajarannya

Misalnya seorang pejabat menerima hibah rumah, tanah, kendaraan, atau uang dalam jumlah besar dari orang tuanya.

Hubungan keluarga memang membuat transaksi tersebut masuk akal.

Tetapi hubungan keluarga bukan jawaban untuk semua pertanyaan.

Jika orang tua memiliki usaha besar atau kekayaan yang memadai, hibah bernilai miliaran rupiah mungkin dapat dijelaskan secara rasional.

Sebaliknya, jika kemampuan ekonomi pemberi hibah jauh di bawah nilai harta yang diberikan, tentu wajar apabila muncul pertanyaan lebih lanjut.

Bukan berarti langsung menyimpulkan ada korupsi.

Tetapi pertanyaan sederhana tetap layak diajukan:

Dari mana pemberi hibah memperoleh kemampuan untuk memberikan harta sebesar itu?

Sebab jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada hubungan kekerabatan.

“Ini pemberian orang tua.”

Selesai.

Seharusnya belum tentu selesai.

Karena dalam pemeriksaan asal-usul kekayaan, yang penting bukan hanya siapa yang memberikan, tetapi juga apakah pemberi memang secara ekonomi mampu memberikan.

Bagaimana Jika Hibah Berasal dari Orang yang Tidak Memiliki Hubungan Keluarga?

Pertanyaannya menjadi lebih menarik ketika pemberi hibah bukan orang tua, saudara, atau kerabat.

Misalnya seseorang memberikan aset bernilai sangat besar kepada seorang pejabat.

Sekali lagi, jangan langsung menuduh.

Tetapi publik tentu berhak bertanya:

Mengapa?

Apa hubungan antara pemberi dan penerima?

Apakah pernah terdapat hubungan bisnis?

Apakah pemberi mempunyai kepentingan terhadap kewenangan penerima?

Apakah pemberi pernah mendapatkan kontrak, izin, fasilitas, akses, keputusan, atau keuntungan tertentu?

Dan pertanyaan paling sederhana:

Mengapa seseorang memberikan kekayaannya dalam jumlah besar kepada pejabat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya?

Dalam kehidupan sehari-hari, orang jarang memberikan rumah, tanah, kendaraan mewah, atau uang dalam jumlah sangat besar kepada orang lain tanpa alasan.

Karena itu, semakin tidak lazim sebuah transaksi, semakin penting penjelasan mengenai konteks dan sumber dananya.

Lalu Ada Persoalan yang Lebih Rumit: Nominee

Persoalan korupsi menjadi semakin kompleks ketika harta tidak ditempatkan atas nama orang yang sesungguhnya menguasainya.

Di sinilah konsep nominee atau penggunaan nama pihak lain menjadi relevan untuk diperhatikan.

Secara hipotetis, seseorang yang ingin menyembunyikan hasil kejahatan tidak harus menyimpan seluruh aset atas namanya sendiri.

Aset dapat saja ditempatkan atas nama orang lain.

Bisa keluarga.

Bisa teman.

Bisa orang kepercayaan.

Bahkan bisa seseorang yang secara formal tampak tidak mempunyai hubungan dekat dengan pejabat tersebut.

Orang itu mungkin memperoleh imbalan karena bersedia namanya digunakan.

Karena itulah pemeriksaan kekayaan yang serius tidak cukup hanya membaca:

“Sertifikat atas nama siapa?”

Pertanyaan berikutnya justru jauh lebih penting:

Siapa yang membeli?
Siapa yang membayar?
Siapa yang menguasai?
Siapa yang menggunakan?
Siapa yang menerima hasilnya?
Dan siapa sebenarnya pemilik manfaat dari aset tersebut?

Sebab nama yang tercantum pada dokumen belum tentu menceritakan keseluruhan hubungan ekonomi di belakangnya.

Jangan Sampai Transparansi Hanya Menjadi Administrasi

Di sinilah laporan kekayaan menghadapi tantangan.

Pelaporan kekayaan sangat penting. Tetapi manfaatnya akan berkurang apabila hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif:

lapor tanah sekian.

rumah sekian.

kendaraan sekian.

tabungan sekian.

utang sekian.

hibah sekian.

Kemudian dianggap selesai.

Padahal nilai sebenarnya dari laporan kekayaan adalah kemampuannya menjadi salah satu pintu untuk melihat kewajaran perkembangan kekayaan dibandingkan dengan penghasilan yang sah dan sumber-sumber lain yang dapat dijelaskan.

Jika kekayaan meningkat secara signifikan, pertanyaan mengenai sumber peningkatan tersebut bukanlah bentuk iri terhadap orang kaya.

Itu adalah bagian dari akuntabilitas ketika seseorang memegang jabatan publik.

Korupsi Modern Tidak Selalu Menyimpan Uang di Bawah Kasur

Kita juga perlu meninggalkan gambaran lama bahwa hasil korupsi selalu berbentuk tumpukan uang tunai yang disembunyikan di rumah.

Semakin besar kepentingan untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan, semakin mungkin transaksi dibuat terlihat normal.

Aset dapat berpindah tangan.

Kepemilikan dapat dibuat berlapis.

Pihak lain dapat muncul sebagai pemilik formal.

Sebuah pemberian dapat mempunyai nama yang terdengar sah.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mencari siapa yang namanya tercantum, tetapi harus mampu menelusuri siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat.

Refleksi: Yang Perlu Diuji Bukan Kekayaannya, tetapi Kewajarannya

Menjadi kaya bukan tindak pidana.

Menerima hibah juga tidak otomatis merupakan pelanggaran.

Memiliki keluarga kaya pun tentu bukan kesalahan.

Karena itu, kita harus berhati-hati agar pengawasan terhadap kekayaan pejabat tidak berubah menjadi penghakiman bahwa setiap peningkatan kekayaan pasti berasal dari korupsi.

Namun prinsip kehati-hatian juga berlaku sebaliknya.

Jangan karena sebuah kekayaan telah diberi label “hibah”, pertanyaan tentang asal-usulnya otomatis berhenti.

Jika hibah berasal dari keluarga, kewajaran kemampuan pemberinya dapat menjadi hal yang relevan.

Jika berasal dari orang lain, hubungan dan alasan pemberiannya patut diperhatikan.

Jika aset berada atas nama pihak lain tetapi dinikmati, dibiayai, atau dikendalikan oleh pejabat, kepemilikan formal saja tidak seharusnya menutup penelusuran lebih jauh.

Pada akhirnya, pengawasan kekayaan bukan perlombaan mencari siapa pejabat yang paling kaya.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Apakah kekayaan itu mempunyai sumber yang dapat dijelaskan secara masuk akal dan sah?

Karena korupsi tidak selalu bersembunyi di balik koper berisi uang.

Kadang ia justru bersembunyi di balik dokumen yang tampak rapi, transaksi yang mempunyai nama resmi, kepemilikan atas nama orang lain, atau satu kata yang sekilas terdengar sangat biasa:

“Hibah.”

Dan tugas pengawasan bukan mencurigai setiap hibah.

Tugas pengawasan adalah memastikan bahwa kata “hibah” benar-benar merupakan penjelasan—bukan sekadar nama yang membuat pertanyaan berhenti.