Menyoal Kebijakan Insentif PPN DTP Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

-

 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer, disamping sekunder dan tersier, merupakan kebutuhan pokok yang paling penting dan mutlak dipenuhi yaitu pakaian, makanan dan tempat tinggal. Untuk menjalani kehidupan yang nyaman tentunya manusia perlu memenuhi ketiganya.

Kebutuhan papan adalah kebutuhan mengenai tempat tinggal yang diperlukan untuk tempat berlindung dan beristirahat. Kebutuhan papan ini semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dan meningkatkan kebutuhan manusia akan tempat tinggal.

Pemenuhan tempat tinggal menimbulkan efek harga rumah yang semakin tinggi. Lahan yang yang semakin terbatas. Sehingga tingkat pembelian rumah tinggal semakin sedikit.

Dalam rangka mendukung peningkatan industry perumahan dan meningkatkan minat beli masyarakat atas rumah tinggal terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023.

Beleid ini memberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas Penyerahan Rumah Tapak Dan  Satuan Rumah Susun. Fasilitas ini berlaku untuk tahun anggaran 2023, yang dimulai sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Bagi pengusaha, regulasi mengenai insentif PPN DTP ini sangat ditunggu untuk meningkatkan minat beli masyarakat dan penjualan rumah tinggal.

Penyerahan yang mendapat fasilitas ini merupakan penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun termasuk rumah toko dan rumah kantor. Rumah tapak merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor. Sedangkan Satuan rumah susun merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

Namun demikian tidak semua rumah tapak dan hunian rumah susun akan memperoleh insentif tersebut. Insentif diberlakukan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki kode identitas rumah
2. Memiliki harga jual maksimal Rp 5 Milyar
3. Diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024
4. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni

Diberikan maksimal 1 unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Adapun besaran PPN yang ditanggung pemerintah adalah sebagai berikut :

1.  Penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, sebesar 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2.  Penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Direktur Jenderal Pajak dapat menagih kembali Pajak Pertambahan Nilai terutang yang sebelumnya memanfaatkan PPN DTP, jika diperoleh data/informasi yang menunjukkan bahwa :
1. Obyek pajak yang diserahkan bukan rumah tapak atau hunian rumah susun sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 PMK 120 Tahun 2023.
2. Dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum tanggal 1 September 2023
3. Penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2024
4. Dipindahtangankan dalam jang waktu 1 tahun sejak penyerahan
5. Tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan
6. Tidak melaporkan realisasi
7. Tidak mendaftarkan Berita Acara Serah Terima

Meskipun harganya naik, penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal III 2023 masih belum pulih. Penjualan properti residensial masih terkontraksi sebesar 6,59% secara tahunan pada kuartal III 2023. Namun, angka ini membaik dari kontraksi 12,30% secara tahunan pada triwulan sebelumnya (sumber : https://investasi.kontan.co.id/news/begini-prospek-emiten-properti-di-tengah-rendahnya-penjualan-rumah-tapak)

Implementasi PMK 120 tahun 2023 baru mulai diberlakukan dan  akan berakhir pada Masa Pajak Desember 2024. Jadi masih ada waktu bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas insentif yang diberikan pemerintah.

x

Postingan populer dari blog ini

SMK SMAKBO baru

-
Lebih enak menyebutnya dengan SMAKBO, sekarang sudah memiliki gedung sekolah yang baru. Lokasi sekolah yang baru di jalan pangeran sogiri. Mulai tanggal 10 Februari 2025, sudah digunakan sebagai sarana pembelajaran. Namun belum sepenuhnya dilakukan disini, hanya untuk pembelajaran teori saja. Sedangkan kalau praktikum masih di tempat yang lama di jalan bina marga.  Rute SMAKBO baru sebagai berikut 1. Melalui jalan raya bogor Ketika tiba di lampu merah POMAD, saya lebih suka menyebut pabrik tapioka karena ada gedung tua tulisan tapioka. Moga-moga masih ada. Nanti menyesuaikan kalau dari bogor, belok ke kanan. Kalau dari arah jakarta belok ke kiri. Lalu menyusuri jalan pangeran sogiri. Nanti akan ketemu SMKN 2 bogor disebelah kiri jalan. Masih terus lanjut, tidak lama kemudian akan sampai di SMAKBO. Lokasinya di sebelah kanan jalan. Sejajar dengan Politeknik AKA, yang lokasinya tidak jauh dari situ.  2. Melalui jalan pandu raya Setelah lampu merah, pertigaan taman corat coret, b...
Baca selengkapnya

Durian Kabupaten Purworejo

-
Purworejo dikenal memiliki beberapa varietas durian lokal dengan cita rasa khas. Durian di wilayah ini biasanya memiliki daging buah yang lembut, manis, dan legit, dengan aroma yang tidak terlalu menyengat dibandingkan durian dari daerah lain. Beberapa desa di Purworejo, seperti di Kecamatan Bruno, dikenal sebagai sentra durian. Setiap musim panen, daerah ini ramai dikunjungi pecinta durian yang ingin menikmati langsung dari kebunnya. Bahkan, di beberapa tahun terakhir, sering diadakan festival durian untuk mempromosikan potensi durian lokal. Desa Sokoagung di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil durian lokal berkualitas tinggi. Salah satu varietas unggulannya adalah durian pithi, yang memiliki ukuran kecil namun cita rasa yang khas. Durian pithi dikenal dengan daging buah yang tebal berwarna kuning, tekstur kesat, serta perpaduan rasa manis dan pahit yang legit. Aromanya pun wangi dan menggugah selera. Menariknya, pohon-poh...
Baca selengkapnya

Parkir Kendaraan Bermotor di Stasiun Bogor

-
Stasiun Bogor memiliki area parkir untuk kendaraan bermotor, termasuk motor dan mobil. Berikut informasi mengenai parkir di Stasiun Bogor: Parkir di Stasiun Bogor Lokasi: Area parkir berada di sekitar stasiun, dengan akses utama dari Jl. Nyi Raja Permas. Jenis Kendaraan: Motor dan mobil. Tarif Parkir: Motor: Sekitar Rp 5.000 per hari. Mobil: Sekitar Rp 10.000 per hari. (Tarif dapat berubah tergantung kebijakan pengelola parkir.) Sistem Parkir: Tiket manual atau e-parking. Alternatif Parkir Selain area parkir resmi di Stasiun Bogor, terdapat beberapa alternatif parkir di sekitarnya yang dapat Anda pertimbangkan: Parkir di Sekitar Stasiun Bogor Parkir di Jalan Nyi Raja Permas (Jalan Mayor Oking Jayaatmaja ) Lokasi: Dekat dengan pintu masuk utama Stasiun Bogor. Jenis Kendaraan: Motor dan mobil. Keterangan: Banyak rumah atau ruko di sepanjang jalan ini yang menyediakan layanan parkir bagi penumpang kereta. Parkir di Stasiun Bogor Paledang: Lokasi: Jl. Paledang Blok Sekola...
Baca selengkapnya