almiraya

Belakangan ini, hal yang tampaknya sederhana justru menjadi perdebatan publik: posisi duduk dalam sebuah acara resmi. Bagi sebagian orang mungkin dianggap sepele. Namun, bagi mereka yang memahami tata protokol kenegaraan, posisi duduk bukan sekadar soal tempat, melainkan simbol penghormatan terhadap institusi dan tata kelola pemerintahan. Indonesia memiliki aturan mengenai keprotokolan, yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam kegiatan resmi kenegaraan maupun pemerintahan. Tujuannya bukan untuk meninggikan seseorang, melainkan menjaga ketertiban, kepastian, dan penghormatan terhadap jabatan yang diemban. Bahkan di banyak kantor pemerintah, penempatan foto pimpinan negara pun diatur agar mencerminkan tata pemerintahan yang berlaku. Karena itu, ketika dalam sebuah kegiatan resmi muncul pengaturan yang berbeda dari kelaziman atau ketentuan yang selama ini dipahami, wajar jika publik bertanya. Bukan semata-mata karena posisi kursinya, melainkan karena simbol yan...

Ada ungkapan yang menarik untuk direnungkan: manusia sering kali tidak menghargai sesuatu yang diperoleh secara gratis. Ungkapan ini tentu tidak selalu benar, tetapi dalam banyak keadaan, ia memiliki sisi kebenaran yang patut dipikirkan. Pemberian yang dilakukan sekali sering melahirkan rasa syukur. Namun ketika pemberian itu terus-menerus hadir tanpa syarat dan tanpa batas, tidak sedikit yang perlahan menganggapnya sebagai kewajiban. Rasa terima kasih memudar, berganti dengan rasa berhak. Ketika suatu hari pemberian itu berhenti, yang muncul bukan penghargaan atas apa yang telah diterima, melainkan kekecewaan karena merasa ada hak yang dirampas. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada bantuan materi. Perhatian, kasih sayang, pengorbanan, bahkan kesetiaan dapat mengalami nasib yang sama. Sesuatu yang selalu tersedia sering dianggap biasa. Manusia kerap baru menyadari nilainya ketika kehilangan. Di sinilah paradoks muncul. Banyak orang lebih senang menerima daripada memberi. Padahal membe...

Belakangan ini publik kembali dihebohkan oleh pemberitaan mengenai seorang aparatur negara yang rumahnya digeledah dan ditemukan menyimpan emas dalam jumlah yang sangat besar. Reaksi masyarakat pun hampir seragam. Banyak yang bertanya, mungkinkah kekayaan sebesar itu berasal dari gaji dan tunjangan, bahkan jika dikumpulkan selama puluhan tahun mengabdi? Namun, pertanyaan yang lebih penting sesungguhnya bukanlah berapa banyak emas yang ditemukan, melainkan dari mana semua itu berasal. Di situlah letak persoalannya. Fenomena seperti ini mengingatkan pada adegan-adegan dalam drama Tiongkok maupun Korea. Ketika seorang pejabat dicurigai, cara paling mudah untuk menguji integritasnya bukanlah langsung mencari bukti, tetapi memberinya jabatan, kewenangan, dan akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan sering kali menjadi ujian terbesar karakter seseorang. Jabatan tidak mengubah watak, tetapi memperlihatkan watak yang sebenarnya. Korupsi pada hakikatnya bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah keg...

Setiap kali kasus korupsi terungkap, masyarakat hampir selalu bertanya tentang jumlah uang, emas, rumah, atau aset yang berhasil disita. Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang terjadi di dalam hati seseorang hingga ia merasa pantas mengambil sesuatu yang bukan haknya? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Ada yang menganggap kesempatan seperti itu tidak akan datang dua kali. Ada yang merasa tidak akan pernah ketahuan. Ada yang berpikir, selama masih hidup, kenikmatan dunia lebih nyata daripada pertanggungjawaban di akhirat. Ada pula yang pandai membenarkan perbuatannya sendiri, menganggap apa yang diperoleh sebagai rezeki, bahkan merasa itu halal karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungannya. Semua itu tentu hanya kemungkinan. Tidak seorang pun dapat memastikan apa yang ada dalam hati orang lain. Namun, satu hal yang dapat kita lihat adalah bahwa korupsi hampir selalu diawali oleh kemampuan manusia untuk membenarkan kesalahannya sendiri. Sesungguhnya, dosa tidak menjad...

Kemarin, ketika menyusuri jalanan Puncak dan Ciloto, ada pemandangan yang terasa berbeda. Deretan bangunan yang selama bertahun-tahun memenuhi pinggir jalan kini banyak yang telah dibongkar. Untuk pertama kalinya, mata bisa lebih leluasa menikmati hamparan perbukitan dan lanskap yang selama ini tertutup bangunan. Seolah kawasan Puncak mendapatkan kembali sebagian wajah aslinya. Tentu penertiban ini memunculkan dua pandangan. Ada yang merasa sedih karena bangunan-bangunan itu menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa jika bangunan tersebut memang melanggar aturan, berdiri di sempadan sungai, kawasan hijau, atau tidak memiliki izin yang sah, maka penertiban adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Masalahnya, pembongkaran hanyalah langkah awal. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kawasan yang sudah ditertibkan akan tetap tertib? Atau justru beberapa tahun kemudian bangunan-bangunan serupa akan tumbuh kembali? Pengalaman di banyak t...

Miris.  Mungkin itu kata yang paling mudah terucap ketika melihat beredarnya video pelanggaran norma susila yang dilakukan di ruang kelas sebuah universitas. Ruang yang semestinya menjadi tempat mencari ilmu, berdiskusi, dan membangun masa depan, justru berubah menjadi panggung bagi perilaku yang mengabaikan batas kepantasan. Sebagian orang bertanya, mengapa yang melihat tidak menegur, melainkan memilih merekam dan mengunggahnya ke media sosial? Pertanyaan itu juga penting. Sebab, di era digital, rasa ingin tahu dan keinginan mendapatkan perhatian sering kali lebih besar daripada dorongan untuk mencegah atau melindungi. Ada kecenderungan menjadikan setiap peristiwa sebagai konten, bahkan ketika peristiwa itu menyangkut kehormatan dan masa depan orang lain. Namun pertanyaan yang tak kalah penting adalah, mengapa ruang kelas dipilih? Mengapa tidak di tempat yang lebih privat? Mungkin ada unsur pencarian sensasi, tantangan, atau dorongan adrenalin yang membuat sesuatu yang terlarang t...

Ketika mencari kos untuk anak ketiga yang akan kuliah di ITS, saya teringat pengalaman beberapa tahun lalu saat anak pertama masuk Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Waktu itu, kos di daerah Sukawening, kenapa mencari kesini karena beberapa lokasi lainnya lumayan juga harga kostnya. Di gkpn, caringin, di ahmad syam, atau apartemen dekat polsek, lumayan harganya. Di Sukawening masih bisa diperoleh dengan harga sekitar Rp9 juta per tahun. Lokasinya pun masuk kedalam lumayan jauh. Setahun kemudian naik menjadi Rp10 juta, lalu Rp12 juta. Kini, harga yang sama sudah menyentuh Rp16 juta per tahun. Kenaikan yang cukup signifikan hanya dalam beberapa tahun. Fenomena ini mengingatkan pada teori klasik Adam Smith tentang penawaran dan permintaan. Ketika jumlah mahasiswa meningkat sementara ketersediaan kamar kos tidak bertambah secara sebanding, harga pun naik mengikuti mekanisme pasar. Dalam konteks Jatinangor, lonjakan permintaan semakin terasa sejak ITB melakukan peralihan massal Program ...