Ketika Indikasi Korupsi Dijawab dengan Klarifikasi

Ada pola yang menarik setiap kali muncul temuan atau indikasi penyimpangan di sebuah institusi. Belum selesai publik memahami apa yang ditemukan, sudah muncul klarifikasi: tidak ada pelanggaran, semuanya sesuai prosedur, fasilitas tersebut memang diperuntukkan demikian, atau persoalannya hanya kesalahpahaman.

Klarifikasi tentu merupakan hak setiap orang dan institusi. Bahkan diperlukan agar masyarakat tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting:

Apakah sebuah klarifikasi cukup untuk membuktikan bahwa tidak terjadi korupsi?

Tentu tidak.

Sama seperti sebuah temuan awal belum membuktikan seseorang bersalah, pernyataan “tidak ada korupsi” juga belum membuktikan bahwa semuanya bersih.

Keduanya harus diuji dengan bukti.

Mengapa Orang Mengelak?

Secara manusiawi, hampir tidak ada orang yang ketika dituduh melakukan pelanggaran berat langsung berkata, “Ya, saya melakukannya.”

Ada reputasi yang dipertaruhkan. Ada jabatan. Ada keluarga. Ada karier. Bahkan mungkin ada ancaman pidana. Karena itu, penyangkalan merupakan respons yang mudah dipahami.

Namun dalam organisasi, persoalannya bisa menjadi lebih rumit.

Jika sebuah penyimpangan benar-benar terjadi, kemungkinan yang perlu diperiksa bukan hanya apakah satu orang memperoleh keuntungan. Bisa saja ada orang yang melakukan, ada yang mengetahui tetapi membiarkan, ada yang memberikan fasilitas, ada yang mengurus administrasi, ada yang menerima manfaat, atau ada yang seharusnya mengawasi tetapi tidak menjalankan tugasnya.

Tetapi kita juga harus berhati-hati: banyak orang memberikan klarifikasi tidak otomatis berarti banyak orang terlibat korupsi.

Itu harus dibuktikan.

Justru pertanyaan yang lebih tepat adalah: apabila suatu penyimpangan berlangsung cukup lama, melibatkan fasilitas negara, administrasi, anggaran, akses tertentu, atau penggunaan aset yang seharusnya tercatat, mungkinkah semuanya dilakukan seorang diri tanpa diketahui siapa pun?

Pertanyaan seperti itulah yang seharusnya dijawab pemeriksaan.

Jangan Berhenti pada “Kami Sudah Klarifikasi”

Ada kecenderungan seolah-olah persoalan selesai setelah konferensi pers dilakukan.

“Kami sudah melakukan klarifikasi.”

“Kami memastikan tidak ada pelanggaran.”

“Semua sesuai peruntukan.”

Baik. Tetapi masyarakat sebenarnya membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sederhana:

buktinya apa?

Kalau sebuah rumah disebut rumah jabatan, tunjukkan dasar penetapannya dan siapa yang berhak menghuninya.

Kalau sebuah fasilitas disebut fasilitas resmi, tunjukkan dasar pengadaannya.

Kalau barang-barangnya merupakan aset negara, tunjukkan pencatatannya.

Kalau dibeli menggunakan anggaran, tunjukkan sumber anggarannya.

Kalau dikatakan tidak ada perlakuan khusus, periksa siapa yang menggunakan fasilitas tersebut dan berdasarkan aturan apa.

Dengan begitu, klarifikasi berubah dari sekadar pernyataan menjadi pembuktian.

Institusi yang bersih seharusnya tidak takut terhadap pemeriksaan seperti itu. Bahkan pemeriksaan independen justru dapat menjadi kesempatan untuk membersihkan nama orang-orang yang tidak bersalah.

Korupsi Bisa Menjadi Persoalan Sistem

Korupsi menjadi semakin berbahaya ketika bukan lagi tindakan individual, tetapi berubah menjadi kebiasaan yang diketahui banyak orang.

Tidak semuanya harus menerima uang.

Seseorang mungkin menerima keuntungan. Orang lain memberikan akses. Yang lain menandatangani dokumen. Ada yang mengetahui tetapi memilih diam. Ada pula yang tidak memperoleh apa-apa, tetapi takut berbicara karena atasannya terlibat atau karena khawatir terhadap kariernya.

Jika pola seperti itu benar-benar terjadi, muncullah sesuatu yang lebih berbahaya daripada koruptor individual: budaya saling melindungi.

Hari ini saya menutup kesalahan Anda.

Besok mungkin Anda menutup kesalahan saya.

Akhirnya organisasi mempunyai semacam pertahanan sendiri. Orang dari luar melihat kejanggalan, sementara orang di dalam mengatakan semuanya biasa saja.

Karena sesuatu yang salah apabila dilakukan cukup lama memang bisa terasa normal bagi orang yang berada di dalamnya.

Maka Jangan Hanya Mencari Siapa yang Menerima Uang

Pemeriksaan dugaan korupsi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menerima uang.

Periksa siapa yang membuat keputusan.

Siapa yang memberikan izin.

Siapa yang menandatangani.

Siapa yang menyediakan fasilitas.

Siapa yang memperoleh manfaat.

Siapa yang mengetahui.

Dan siapa yang seharusnya mengawasi.

Tetapi tetap bedakan antara mengetahui, lalai, melanggar disiplin, membantu pelanggaran, dan terlibat tindak pidana korupsi. Semuanya mempunyai konsekuensi yang berbeda dan harus dibuktikan secara adil.

Inilah pentingnya pemeriksaan independen. Jangan hanya meminta orang atau institusi yang sedang dipertanyakan untuk memeriksa dirinya sendiri lalu menganggap persoalan selesai karena kesimpulannya mengatakan tidak ditemukan masalah.

Klarifikasi Bukan Vonis

Kita juga harus adil kepada orang yang diperiksa. Temuan Ombudsman, auditor, masyarakat, media, atau lembaga pengawas bukan otomatis vonis bersalah.

Namun sebaliknya, klarifikasi pejabat juga bukan sertifikat bebas korupsi.

Temuan harus diuji. Klarifikasi juga harus diuji.

Biarkan dokumen berbicara.

Biarkan transaksi berbicara.

Biarkan administrasi berbicara.

Biarkan aliran uang berbicara.

Dan apabila diperlukan, biarkan aparat yang independen memeriksanya.

Sebab masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan pejabat berkali-kali mengatakan, “Kami tidak melakukan korupsi.”

Masyarakat membutuhkan sistem yang mampu membuktikan apakah pernyataan itu benar.

Karena jika setiap indikasi penyimpangan hanya berakhir dengan klarifikasi dari pihak yang sedang dipertanyakan, kita akan menghadapi sebuah ironi:

yang menemukan diminta membawa bukti, tetapi yang membantah cukup membawa pernyataan.

Padahal negara hukum seharusnya bekerja lebih sederhana.

Jangan langsung menghukum berdasarkan kecurigaan.

Tetapi jangan pula membersihkan berdasarkan klarifikasi.

Periksa. Buktikan. Buka hasilnya kepada publik sejauh hukum memungkinkan.

Kalau ternyata tidak ada korupsi, nama orang yang dituduh harus dipulihkan.

Kalau ada pelanggaran administratif, perbaiki dan berikan sanksi sesuai ketentuan.

Namun kalau ditemukan korupsi, jangan berhenti pada orang yang tertangkap menerima.

Telusuri seluruh rantainya.

Sebab korupsi yang paling sulit diberantas bukan selalu korupsi yang dilakukan oleh orang paling pintar.

Melainkan korupsi yang terlalu banyak diketahui, terlalu lama dibiarkan, dan akhirnya terlalu banyak orang merasa berkepentingan agar semuanya tetap menjadi rahasia.