Rumah Dinas, Fasilitas Mewah, dan Pertanyaan yang Tak Boleh Berhenti pada Klarifikasi
Ada berita yang cukup menyedihkan sekaligus mengusik rasa keadilan di Bulan September 2026 ini. Ombudsman RI menemukan sejumlah hunian dengan fasilitas yang dinilai menyerupai apartemen di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong. Dari pemberitaan, fasilitas yang ditemukan antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga. Ombudsman juga menemukan beberapa orang yang diduga warga binaan berada di kawasan tersebut, meskipun identitas dan status seluruh orang yang berada di sana saat inspeksi belum dapat dipastikan.
Pihak Ditjen Pemasyarakatan memberikan penjelasan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), dan di sana memang terdapat rumah dinas jabatan. Menurutnya, rumah yang didatangi Ombudsman merupakan rumah dinas yang memiliki SK rumah jabatan. Ditjenpas juga menyatakan masih melakukan pendalaman untuk memastikan penggunaannya sesuai peruntukan.
Penjelasan itu patut dihormati. Tetapi justru karena disebut rumah dinas jabatan, pertanyaannya sebenarnya menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diperiksa.
Rumah dinas bukan rumah tanpa pemilik administrasi. Kalau itu rumah jabatan, tentu ada dasar penetapannya. Ada status barangnya, ada peruntukannya, ada pejabat yang berhak menempati, ada periode penggunaannya, dan semestinya ada administrasi penghunian serta inventaris barang di dalamnya.
Karena itu, persoalannya tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh di ruang publik. Buka saja dokumennya.
Rumah nomor sekian ditetapkan sebagai rumah jabatan siapa? Siapa yang secara resmi menempatinya pada saat Ombudsman datang? Sejak kapan? Berdasarkan surat keputusan apa? Barang-barang di dalam rumah itu milik negara, milik pribadi pejabat, atau milik pihak lain? Kalau ternyata ada warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut, apa dasar hukumnya dan dalam kapasitas apa mereka berada di sana?
Jawaban administratif jauh lebih kuat daripada seribu kalimat klarifikasi.
Terlebih Ombudsman menyatakan menemukan warga binaan di salah satu hunian yang disebut sebagai rumah asimilasi serta fasilitas seperti sofa, televisi, meja makan dan kulkas; Temuan tersebut masih harus diverifikasi secara menyeluruh dan tidak boleh otomatis dianggap sebagai bukti korupsi atau jual-beli fasilitas. Namun temuan seperti itu cukup serius untuk membuat pemeriksaan tidak berhenti pada pertanyaan, “Ini rumah apa?” Pertanyaan berikutnya haruslah, “Siapa yang sebenarnya menggunakan dan membiayai fasilitas ini?”
Kalau memang semuanya sah, justru keterbukaan akan membersihkan nama pegawai dan institusi. Tunjukkan SK rumah jabatan, daftar penghuni, daftar inventaris BMN, sumber anggaran pengadaan dan pemeliharaan, serta riwayat penggunaannya. Dengan begitu masyarakat tidak perlu berspekulasi.
Namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidakwajaran, penelusurannya jangan hanya berhenti pada bangunan.
LHKPN pejabat yang wajib melapor dapat menjadi salah satu pintu pemeriksaan, tetapi tentu bukan satu-satunya. Yang perlu diperiksa adalah kesesuaian antara penghasilan yang sah, kepemilikan aset, transaksi keuangan, pengadaan barang, dan fakta di lapangan melalui mekanisme hukum yang berwenang. Pemeriksaan juga tidak semestinya berubah menjadi tuduhan terhadap keluarga, saudara, atau pegawai non-ASN tanpa bukti. Bila ada indikasi penggunaan nominee atau penyembunyian aset, biarkan aparat yang berwenang menelusurinya berdasarkan data dan prosedur hukum.
Sebab korupsi dan penyalahgunaan kewenangan semakin sulit diberantas ketika modusnya tidak lagi sederhana.
Kekayaan yang tidak sah, apabila memang ada, tidak selalu disimpan atas nama orang yang memperoleh manfaatnya. Karena itulah pemeriksaan modern harus mengikuti dokumen, transaksi, kepemilikan manfaat, dan aliran uang, bukan sekadar melihat siapa yang namanya tercantum pada sebuah aset.
Dan lapas mempunyai kerentanan tersendiri.
Di dalamnya terdapat orang-orang yang kehilangan kebebasan dan sebagian mungkin mempunyai sumber daya ekonomi sangat besar. Ketika pengawasan lemah, selalu terdapat risiko munculnya transaksi tersembunyi: uang ditukar dengan kenyamanan, kedekatan ditukar dengan kelonggaran, dan kewenangan diperdagangkan menjadi fasilitas. Ini bukan tuduhan bahwa hal tersebut telah terjadi di Cibinong; justru inilah risiko yang harus dibuktikan ada atau tidak melalui pemeriksaan independen.
Ditjenpas sendiri telah membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi sarana, prasarana, administrasi, standar pelayanan, serta pengamanan di Lapas Cibinong dan menyatakan akan menindak jika ditemukan pelanggaran.
Maka momentum ini jangan berakhir hanya dengan saling membantah istilah: apakah itu “apartemen”, “rumah dinas”, atau “rumah asimilasi”.
Nama bangunan bukan persoalan utamanya.
Yang jauh lebih penting adalah siapa yang berhak menggunakannya, siapa yang benar-benar menggunakannya, siapa yang membayar fasilitasnya, dari mana barang-barang di dalamnya berasal, dan apakah semua warga binaan memperoleh perlakuan berdasarkan aturan yang sama.
Lapas seharusnya menjadi tempat negara menegakkan hukum. Jangan sampai justru dari balik tembok tempat orang menjalani hukuman muncul pertanyaan baru tentang apakah hukum dapat memperoleh perlakuan berbeda ketika berhadapan dengan uang dan kekuasaan.
Kalau semuanya benar, bukalah datanya agar tidak ada fitnah.
Kalau ada kesalahan administrasi, perbaiki.
Kalau ada pelanggaran disiplin, tindak.
Dan apabila ditemukan bukti tindak pidana atau transaksi ilegal, serahkan kepada aparat penegak hukum.
Karena kepercayaan masyarakat tidak akan pulih hanya dengan kalimat, “Itu rumah dinas.”
Kepercayaan akan kembali ketika negara berani melanjutkan kalimat tersebut dengan:
“Ini SK-nya, ini penghuninya, ini inventarisnya, ini sumber dananya, dan ini hasil pemeriksaannya.”
Sesederhana itu seharusnya transparansi bekerja.