Ketika Ormas Menantang TNI, Di Mana Wibawa Hukum Kita?
Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh peristiwa cekcok antara sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan anggota TNI. Lebih dari sekadar adu mulut, kejadian itu melibatkan tindakan fisik berupa penendangan dan pendobrakan kendaraan dinas milik aparat. Insiden ini bukan hanya mencoreng citra ormas sebagai elemen sosial, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mendalam: jika terhadap TNI saja mereka berani bersikap brutal, bagaimana mereka akan memperlakukan masyarakat sipil biasa?
Ini bukan persoalan personal. Ini adalah tindakan yang menyangkut wibawa institusi negara. TNI bukan individu semata, melainkan simbol pertahanan negara. Ketika institusi seperti ini dilecehkan secara terbuka, maka yang dilukai bukan hanya seorang prajurit, tetapi otoritas hukum dan negara secara keseluruhan.
Sayangnya, dalam banyak kasus serupa, penyelesaian justru berhenti pada permintaan maaf. Padahal, dalam konteks ini, permintaan maaf saja dirasa tidak cukup. Tindakan kekerasan dan perusakan, apalagi terhadap aset dan personel negara, adalah pelanggaran hukum. Dan dalam negara hukum, pelanggaran semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan "minta maaf", apalagi bila pelakunya adalah kelompok terorganisir.
Kita perlu menyadari bahaya dari penyelesaian yang lunak. Bila tindakan kekerasan bisa disapu di bawah karpet dengan permintaan maaf belaka, maka kita membuka pintu bagi munculnya preseden buruk lainnya. Kelompok-kelompok lain akan melihat bahwa dengan sedikit tekanan massa dan sedikit permintaan maaf, hukum bisa dikompromikan. Ini bukan hanya melemahkan penegakan hukum, tapi juga mengancam rasa aman masyarakat.
Penegakan hukum yang tegas bukanlah tindakan represif. Sebaliknya, itu adalah bentuk perlindungan negara terhadap seluruh warga negaranya. Kita ingin hidup dalam negara yang kuat—bukan karena otoritasnya menindas, tetapi karena hukum ditegakkan dengan adil, tegas, dan konsisten, siapa pun pelakunya.
Masyarakat harus bersuara, media harus mengawal, dan aparat penegak hukum harus bertindak. Jangan sampai rasa aman publik tergadaikan karena negara gagal menunjukkan ketegasan ketika otoritasnya dilecehkan. Karena jika ormas bisa melecehkan TNI tanpa konsekuensi hukum, maka siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk mengayomi rakyat?